Ketua DPR, Puan Maharani, memberikan tanggapannya terkait penunjukan dua pejabat tinggi baru di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penunjukan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto dan Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama, sebagai pilihan Presiden Prabowo Subianto, menarik perhatian publik.
Perhatian publik tertuju pada hal ini, terutama karena adanya nuansa militer, khususnya pada posisi Dirjen Bea Cukai yang kini diisi oleh seorang purnawirawan Jenderal TNI-AD.
Menurut Puan, penunjukan ini adalah bagian dari hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan. Ia menegaskan bahwa keputusan ini telah melalui pertimbangan matang dan koordinasi dengan Menteri Keuangan.
“Tentu saja sudah dibicarakan, ini adalah hak prerogatif eksekutif dari pemerintah,” ujar Puan di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (27/5/2025).
Lebih lanjut, Puan menjelaskan bahwa pengangkatan kedua dirjen baru ini didasari oleh kebutuhan mendesak di Kementerian Keuangan untuk mendukung kelancaran roda pemerintahan.
“Pasti ada kebutuhan penting yang mendesak bagi eksekutif sehingga penunjukan nama-nama tersebut dilakukan untuk membantu pelaksanaan tugas kementerian,” jelas Puan.
Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, berpendapat bahwa latar belakang militer dapat menjadi nilai tambah bagi institusi Bea dan Cukai, khususnya dalam meningkatkan pengelolaan dan kedisiplinan internal.
“Justru kedisiplinan dan latar belakang beliau dapat dimanfaatkan untuk mengangkat citra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi lebih baik, terutama dalam hal mendisiplinkan anggotanya,” ungkapnya saat dihubungi detikcom.
Misbakhun menambahkan bahwa pengalaman Dirjen tersebut juga dapat memfasilitasi koordinasi terkait berbagai keperluan kepabeanan dan pengenaan pajak yang kompleks.
Apalagi, Ditjen Bea dan Cukai melibatkan banyak pemangku kepentingan, termasuk di wilayah perbatasan, pelabuhan resmi dan tidak resmi, serta dalam penegakan hukum.
“Oleh karena itu, dibutuhkan sosok dengan latar belakang militer untuk konsolidasi dan koordinasi. Jangan sampai upaya Ditjen Bea dan Cukai untuk menjadi lebih baik dan melaksanakan aturan dengan benar justru terhambat oleh pihak-pihak lain yang merasa terganggu,” pungkas Misbakhun.
